TANGERANG, liputanday- Tidak hanya fenomena korupsi kelas kakap yang terjadi di Negeri kita ini, dari kasus besar hingga kelas kecilpun ada, lengkap sudah.
Salah satunya diduga ada sebuah fakta data dilist dan data lapangan semuanya Piktif belaka, adalah proyek Betonisasi Jalan Kp. Cikarang Lengka Ds. Sukatani Kec. Cisoka – Tangerang, proyek pemerintah yang bersumber dari anggaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air senilai Rp. 149.400.000-, APBD Februari 2023 yang dikerjakan oleh Pengadaan Langsung (PL) Kecamatan Cisoka.
Data proyek Piktif PL Kecamatan Cisoka itu terungkap datanya oleh sejumlah Aktivis kontrol sosial yang tergabung dari Gabungan lembaga dan media (GALMA)
Tak puas dengan temuan daftar data yang didapat oleh Tim, sejumlah tim bergerak ke lokasi titik proyek judul untuk mengkroscek ada atau tidak proyek tersebut, memang benar terbukti semuanya Piktif belaka, bahkan jalan sesuai judul proyek itu masih terlihat rusak parah berlubang dengan hamparan kerikil tidak beraturan dan seluruh aspal mengelupas semua berganti dengan kerikil campur batuan terjal.
“Ini mah jelas bukan Piktif lagi, kalau memang benar data dilokasi dengan data dilist yang kami dapatkan tidak sesuai kenyataan, jelas ini sebuah konfirasi mark-up anggaran proyek Piktif, dan akan kami tindak lanjut ke Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, dan jika mungkin A1 kami akan kami laporkan ke Tipikor dan Kejaksaan,” ucap salah satu Tim dari LSM BENTAR yang enggan menyebutkan identitasnya.
Tak puas dengan data di lokasi, tim bergerak menuju Kantor Desa Sukatani untuk meminta Keterangan atas sejumlah data proyek Piktif yang datanya ditemukan di Desa Sukatani Kecamatan Cisoka, tim bertemu dengan Sekdes Sukatani karena Kades Desa Sukatani sedang ada urusan ke luar.
“Saya pribadi kaget dengan data proyek di Desa Sukatani ini, mereka (pelaksana proyek-Red) belum pernah ketemu dengan saya tapi mungkin sudah ketemu dengan Kepala Desa atau staf Desa yang lain,” tutur Saleh Sekdes Desa Sukatani.
Dilain pihak Eka Setiyarsa SE, selaku Ketua LSM BENTAR DPC Kabupaten Tangerang yang sekaligus tim inti GALMA, melihat sejumlah data proyek Piktif angkat bicara.
“Memang begitu modusnya, biasanya mereka memanfaatkan proyek-proyek dari APBD padahal semuanya proyek Piktif belaka, jadi nantinya proyek itu dilist seolah berjalan padahal tidak sama sekali,” ungkap Eka Setyarsa SE.
“Munculnya kasus mark-up anggaran dan proyek Piktif ini, diduga pasti banyak yang terlibat dari pihak Dinas dan Pemerintah Kecamatan juga para stafnya, ini menunjukan lemahnya pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tangerang, untuk itu data dasar yang kami tim GALMA akan bersurat/Audensi ke beberapa Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang, bila perlu lanjut ke Tipikor dan Kejaksaan,” pungkas Eka Setiyarsa SE sambil geleng-geleng kepala. (CFN Merah/A1).
